Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Alam Di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)

11 11 2010

Oleh: Ir. Mufti Muamar

I. LATAR  BELAKANG

Salah satu devisa negara dari bidang non migas yang mendapat perhatian pemerintah adalah dari bidang kepariwisataan terutama pariwisata alam. Alasan atau pertimbangannya disebabkan antara lain: adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kehutanan dari timber management ke arah multi purpose and multi function management. Jadi sekarang hutan tidak dieksploitasi hanya untuk menghasilkan kayu saja, tapi juga mempunyai fungsi  lebih luas yaitu antara lain  jasa lingkungan, pariwisata alam dan sebagai sumber plasma nutfah. Disamping itu dipengaruhi oleh adanya trend secara global dimana masyarakat lebih senang mengisi waktu dengan kembali ke alam (back to nature).

Tersedianya kawasan hutan antara lain berupa kawasan pelestarian alam ( taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam) dan suaka margasatwa  yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata alam. Jumlah dan luasan kawasan tersebut adalah :

–       75 Suaka Margasatwa, luas 5 058 193,64 Ha

–       50 Taman Nasional , luas 16 327 572,64 Ha

–       118 Taman wisata alam, luas  749 717,85  Ha

–       22 Taman hutan raya, luas  344 14,41  Ha

Pemanfaatan pariwisata alam dapat dilakukan di zona pemanfaatan taman nasional. Zona pemanfaatan mwrupakan salah satu zona di dalam kawasan TNBK yang telah disahkan oleh Dirjen PHKA dengan nomor  SK. 120/IV-KK/2009 tanggal 15 Juli 2009  tentang  Zonasi Taman Nasional Betung Kerihun. Oleh karena itu potensi pariwisata alam TNBK selayaknya patut dikembangkan dalam rangka mendukung peningkatan PNBP dan penadapatan masyarakat sekitar kawasan TNBK.

II. DASAR  HUKUM

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar kegiatan pemanfaatan pariwisata alam di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun mengacu pada :

  1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoksistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

III. PRINSIP – PRINSIP PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL BETUNG KERIBUN

Kegiatan wisata alam di kawasan konservasi seperti di taman nasional berbeda dengan kegiatan wisata alam  di tempat lain. Prinsip-prinsip kegiatan pariwisata alam di TN Betung Kerihun adalah (1) Konservasi, (2) Pendidikan, (3) Ekonomi, (4) Partisipasi Masyarakat, dan (5) Rekreasi.

1.       Konservasi.

a.       Diupayakan lestarinya fungsi kawasan dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b.      Berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan budaya setempat.

c.       Pembangunan sarana dan prasarana  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pendidikan

a. Memberikan pendidikan  konservasi kepada pengunjung, Tour Operator  dan para pemandu pariwisata..

b..Mengembangkan program interpertasi lingkungan,  sehingga timbul kepedulian dan apresiasi terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya.

c. Memberikan informasi kepada pengunjung tentang KSDAHE,  dampaknya yang akan timbul dari aktifitas pengunjung dan memberikan tambahan  pengalaman bagi pengunjung  untuk berperilaku ramah lingkungan.

d. Meningkatkan  kesadaran pengunjung atas pentingnya konservasi sumber daya alam  dan ekosistemnya.

e. Sebagai tempat  untuk penelitian, penyuluhan , pengembangan teknologi pariwisata alam, training pemandu wisata alam,  dan  pengelolaan homestay.

3. Ekonomi

a. Terjaminnya kesinambungan usaha.

b. Memberikan keuntungan ekonomi bagi para pengelola kawasan, pengusaha   pariwisata alam dan  masyarakatan setempat.

c. Terbukanya peluang usaha di bidang pariwisata alam ( jasa transportasi, penginapan, restoran, cinderamata dll)

d. Memacu pembangunan wilayah setempat baik tingkat lokal maupun regional.

e. Berkembangnya mitra usaha dengan masyarakat disekitarnya dan terbukanya akses pasar.

4. Partisipasi Masyarakat.

a.  Melibatkan masyarakat setempat sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan serta monev.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengusahaan pariwisata alam.

c. Memperhatikan kearifan tradisional dan kekhasan daerah  agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

d. Terbukanya kesempatan usaha dan peluang kerja sektor informal  bagi masyarakat sekitar.

e  Mendorong menciptakan  kegiatan partisipatif dari masyarakat setempat.

5.    Rekreasi.

a.    Pengunjung memperoleh informasi yang akurat tentang fungsi dan potensi kawasan dan dapat memberikan saran pengembangan.

b.   Kesempatan memperoleh pengalaman wisata di lokasi yang masih alami yang mempunyai fungsi konservasi.

c.    Memahami etika berwisata dan ikut berpartisipasi dan mendukung  pelestarian sumber daya alam..

d.   Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

IV. POTENSI OBJEK DAERAH TEMPAT WISATA ALAM

Luas kawasan  TN BK 800 000 Ha, yang dikelola berdasarkan zonasi antara lain zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Di zona pemanfaatan kawasan TNBK  inilah kegiatan pariwisata alam dapat dilakukan.

Seperti di taman nasional lainnya, masing-masing kawasan taman nasional mempunyai potensi dan keunikan masing-masing, demikian pula dalam potensi Objek Daerah Tempat Wisata Alam (ODTWA).

Dengan kondisi kawasan yang terdapat di kawasan TNBK , maka potensi wisata yang menarik adalah terutama pendakian gunung dan arung jeram sungai selain budaya setempat.

Pendakian G. Betung dan G. Condong  dapat dilakukan pengunjung dengan antara lain dengan menyusuri sungai Embaloh. Jalur lain yang lebih menantang adalah mendaki G. Lawit melalui sungai Sibau atau mendaki G. Kerihun melalui Sungai Bungan.

Kegiatan arung jeram dapat dilakukan terutama di Sungai Bungan (bagian timur) yang merupakan  transportasi tradisional dari Sungai Kapuas ke Propinsi Kaltim.  .

V. KEBIJAKAN OPERASIONAL

Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku, maka kebijakan dalam operasional kegiatan pariwisata alam di kawasan TNBK antara lain  adalah :

  1. Sarana yang  dibangunn pada  zona/blok pemanfaatan  seluas 10 % dari areal yang ditetapkan dalam izin.
  2. Di dalam pengusahaan pariwisata alam, tidak melakukan perubahan yang mendasar pada bentang alam dan keaslian habitatnya
  3. Pembangunan sarana dan prasarana pengusahaan pariwisata alam harus menyesuaikan dengan  arsitektur tradisional/budaya  daerah setempat.
  4. Melibatkan paritisipasi aktif masyarakat serta menekankan keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan.

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: